RUU Perampasan Aset Rawan Jadi Alat Politik, Komisi III Bicara Netralitas Aparat

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, menyampaikan kekhawatiran RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana bisa disalahgunakan menjadi instrumen politik. Meskipun Ketua Komisi III Habiburokhman klaim iklim kepemimpinan era Prabowo Subianto lebih demokratis, Safaruddin tetap mempertanyakan netralitas penegak hukum. Ia menekankan perlunya pengawasan integritas aparat serta penyempurnaan institusi penegak hukum agar regulasi perampasan aset benar-benar murni demi kepentingan negara, bukan kepentingan kekuasaan tertentu.