Tanggapi Ahok, Ketua Komisi III DPR: Jangan Sampai UU Perampasan Aset Jadi Alat Kekuasaan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan kekhawatiran RUU Perampasan Aset bisa disalahgunakan sebagai alat kekuasaan untuk memeras masyarakat atau mengkriminalisasi lawan politik. Ia menyoroti pernyataan eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang khawatir UU ini dapat mengukupi anggaran negara melalui rambu-rambu pajak pada aset masyarakat bermasalah. Habiburokhman menekankan bahwa konstitusi Indonesia menerapkan asas persamaan hukum, sehingga siapa pun yang melanggar hukum harus mendapat sanksi tanpa memandang jabatan. DPR sedang mengatur ketentuan agar penerapan UU Perampasan Aset tidak sewenang-wenang dan Komisi III mencari formula terbaik untuk memperkuat pengawasan pelaksanaannya.