UU Satu Data Indonesia Diharap Jadi Fondasi Utama Pembangunan Nasional

DPR RI resmi menyetujui RUU Satu Data Indonesia (RUU SDI) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-9 pada 6 Oktober 2026. Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan persetujuan ini memperkuat basis perencanaan pembangunan nasional, mencegah manipulasi data, serta menjamin kedaulatan data di era digital. Data menjadi fondasi interoperabilitas lintas instansi untuk pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kementerian PANRB menekankan pentingnya integrasi data akurat untuk mencakup kelompok masyarakat terabaikan dan menjangkau pelosok nusantara secara adil. Menteri Perencanaan Rachmat Pambudy menyebut ini sebagai 'moment historis' sekaligus 'satu data Indonesia' yang menjadi cermin kejujuran negara. Data berkualitas bukan hanya efisiensi administrasi, tetapi juga kepatian, kejujuran, dan rasa hati negara. Wakil Ketua BLP DPR Sturman Panjaitan menambahkan keakuratan data penting untuk keadilan; data keliru berdampak pada bantuan yang salah sasaran dan anggaran tidak tepat guna. RUU SDI terdiri atas 20 bab, 141 pasal, meliputi data dasar nasional (DDN) dikelola penuh negara, serta tata kelola, keamanan, dan perlindungan data melalui standar keamanan data.