Vonis Prajurit TNI Penyiraman Air Keras Dipangkas, TAUD Pertanyakan Kompetensi Hakim

TIM Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mempertanyakan kompetensi majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memangkas hukuman dua prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. TAUD menyatakan putusan banding justru mengurangi masa pidana dan menghilangkan sanksi pemecatan dari dinas militer, sebaliknya mendorong penegakkan hukum yang berkeadilan. Fadhil Alfathan TAUD menyoroti bahwa peradilan militer dinilai belum kompatibel dengan sistem peradilan pidana modern dan cenderung mengabaikan prinsip pembuktian ilmiah serta menjadi instrumen impunitas. Sementara itu, putusan banding mengoreksi vonis tingkat pertama terhadap Sersan Dua Edi Sudarko (dikurangi dari 3 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan) dan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (dikurangi dari 2 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun), sementara dua terdakwa lainnya yaitu Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka vonisnya tetap. Jaksa penuntut umum Kejagung menuntut vonis 12 tahun bagi Harvey Moeis yang diterima hakim hanya 6,5 tahun, sehingga jaksa mengajukan banding.