Bos OJK Buka Suara Soal Iuran Penjaminan Polis Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan iuran Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai 2028 masih dalam tahap pembahasan besarannya. Penetapan iuran akan mempertimbangkan kondisi industri asuransi, profil risiko perusahaan, keberlanjutan dana penjaminan, serta keseimbangan perlindungan pemegang polis. Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, menyatakan dukungan agar iuran tidak memberatkan industri sehingga PPP berjalan efektif dan mperkuat kepercayaan masyarakat. LPS telah menyiapkan roadmap persiapan program penjaminan polis 2023-2027 dan menyusun kriteria kesehatan (RBC) untuk menentukan peserta penjaminan, berbeda dari sistem perbankan yang semua bank ikut.