KPK Jerat Bupati Bolmut Tersangka: Pemerasan Rp 130 Juta, Gratifikasi Rp 11 M

KPK menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena (SJL) sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan. Dalam perkara ini, Sirajudin diduga mematok fee sebesar 10 persen dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Dari fee tersebut, 4 persen diduga diperuntukkan bagi Kepala Dinas PUPR Bolmut, dan 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ. Selain mematok fee, Sirajudin juga diduga mengatur siapa saja vendor yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR Bolmut sebelum proses pengadaan dimulai. KPK menduga Sirajudin memerintahkan Kepala Dinas PUPR Bolmut untuk menulis nama calon pemenang proyek pada kertas HVS, sehingga proyek selalu dimenangkan oleh vendor yang telah diplot sebelumnya.

Dalam salah satu kasus, pihak swasta diduga menyerahkan Rp 130 juta kepada Sirajudin sebagai bagian dari fee 10 persen untuk proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut yang senilai Rp 1,9 miliar. Selain pemerasan, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi sebesar Rp 11,14 miliar selama menjabat dari 2023 hingga 2026. Rp 350 jari diperkirakan berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bolmut, sementara sisanya berasal dari pihak lain.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK berhasil mengamankan uang tunai Rp 200 juta di tiga lokasi berbeda: Rp 130 juta di kamar hotel Jakarta, Rp 50 juta di rumah Bupati, dan Rp 20 juta di rumah Kepala Dinas PUPR Bolmut. Sirajudin kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor.