Pakar Minta DPR Hati-hati Bahas RUU Perampasan Aset: Harus Minim Celah Hukum

DPARI meminta RUU Perampasan Aset ditulis secara hati-hati dengan meminimalkan celah hukum. Luthfi Yazid, Ketua Umum DPARI, dalam RDPU dengan Komisi III DPR, menekankan pentingnya substansi undang-undang tidak bergantung berlebihan pada peraturan pelaksana. Loophole dapat menimbulkan kasus lex imperfecta, di mana UU sudah berlaku namun tidak dapat dijalankan efektif. Ia juga menyatakan keberhasilan RUU sangat bergantung pada integritas aparat penjalannya serta kejelasan kewenangan antarlembaga. DPARI menghindari abuser power dan politik tusuk-kawin dalam pembahasan RUU tersebut.