Sahroni Sebut RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Upaya Berantas Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus fokus memperkuat pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai batasan dan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan. Sahroni menyampaikan hal ini saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Peradi Professional dan Shri Hardjuno Wiwoho di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).